Setelah melakukan orasi di halaman gedung DPRD, akhirnya 40 orang aktivis dipersilahkan masuk ke aula untuk melakukan audiens dengan anggoita komisi I DPRD, Asep Noordin dan Jalaludin, S.Ag , yang juga dihadiri Sekda Pangandaran, Mahmud, SH.MH, kepala Diunas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Drs. Tatntan Roesnandar dan ketua KPUD kabupaten Pangandaran, Wiyono Budi Santosa. (9/5)
Menurut krdinator lapangan, Anton, ia merasa prihatin dengan kenyataan saat ini, karena proses pembuatan e-KTP, partisipasi masyarakat yang menjadi aset daerah dan lambatnya penetapan RT/RW yang hingga kini baru dibentuk pansus.
"Untuk hal tersbut pemerintah sekama ini terkesan kurang begitu memperhatikan hak masyarakat sebagai warga negara, apalagi saat ini akan melaksanakan pilkada tentunya sangat diperlukan kepemilikan e-KTp sebagai salah satu sarat untuk para pemilih", katanya.
Dikatakan Anton, pihaknya juga menemukan adanya penahanan e-KTP yang sudah jadi dalam pendistribusian di salah satu kecamatan, hingga ia dan rekan-rekannya pernah datang ke salah satu kecamatan dan menyuruh untuk segera membagikan e-KTP yang sudah jadi itu,
Ditempat yang sama, peserta audens lainnya, Kunkun menambahkan, ia berharap agar Pemda Pangandaran bisa menganggarkan untuk membeli mesin cetak e-KTP jangan cuma menunggu bantuan dari pemerintah pusat.
Kunkun berharap agar pemda memperhatikan dan perioritaskan sarana dan prasarana pembuatan e-KTP, karena sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat.
“Dan kepada anggoita legislatif, tolong yang terbaik buat masyarakat terkait adiminstrasi kependudukan ini.", tandasnya. (AGE)
