Menurut Encep, sudah satu bulan pihaknya melayangkan surat permintaan auedns tersebut, tapi sampai hari ini tidak ada tanggapan apa pun dari pihak DPRD.
Rencananya dalam audens tersebut, kata Encep, pihaknya akan menyampaikan agar pemerintahan Pangandaran membuat drapt raperda tentang narkoba, miras, perjudian dan hiburan malam.
“Kami juga meminta agar pemda merehabiitasi pengidap penyakit LGBT yang memang sudah marak di Pangandaran. “ungkapnya.
Sebenarnya, menurut Encep, pihaknya tidak menuntut banyak waktu dari para wakil rakyat, tapi sayang, sudah satu bulan surat permohonan untuk audens dikirim, sampai hari ini belum ada jawaban.
“Masa tidak ada waktu sedikit pun untuk menerima kami. “ungkapnya lagi.
Jika sudah begini, masih kata Encep, seluruh masyarakat Pangandaran tentunya akan mempunyai persepsi yang sama, DPRD sudah mengabaikan keinginan masyarakat bahkan fungsi sebagi penyerap aspirasi masyarakat kini sudah tidak berfungsi lagi, maka ia beserta rekan-rekannya sepakat untuk menyampaikan hal ini pada para kiayi, karena memang rencana audens pun merupakan petisi yang sudah ditandatanagi para kiayi.
“Dan sekarang kami menunggu apa yang akan diperintahkan para kiayi selanjutnya, jika harus perang kami pun siap untuk berperang. “tegasnya.
Saat hal ini dikonfirmasi ke pihak DPRD, menurut salah seorang pegawai Sekretaria DPRD (setwan), sebenarnya ketua DPRD, H. Iwan M Ridwan, sedang di luar kota dan sudah mendelegasikan hal ini ke komisi I, dan langsung ditanggapi ketua komisi I untuk segera mempersilahkan para peserta audens untuk masuk ke ruangan.
“Tapi saat kami ke depan bermaksud untuk menemui, mereka sudah tidak ada katanya sedang ke mesjid untuk melaksanakan shalat dhuhur. “terang Kasubag Humas DPRD, Aang. (hiek)
