RAKERDA BAZNAS KABUPATEN PANGANDARAN 2018 JEJE WIRADINATA:” PAKIR MISKIN, KESEHATAN DAN PENDIDIKAN ITU URUSAN PEMDA”

Bukan main, potensi jakat Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 lalu mencapai Rp. 700 juta, yang seluruh hasil tersebut sudah disalurkan pada 1500 pakir miskin dengan rata-rata menerima Rp 300 ribu per orang, untuk membantu biaya kesehatan, biaya pendidikan 400 siswa miskin pada berbagai jenjang.

Demikian disampaikan Kepala Kantor kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pangandaran, Drs. Hendri Suganda pada acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tahun 2018 di kantor MUI Pangandaran. (9/5)

“Kami juga sedang menggalakan perioritas untuk menumbuhkan zakat produktif untuk membentuk 2 kelompok produktif di pesantren yang ada di Kabupaten Pangandaran. “ungkap Hendri.

Dikatakan Hendri, pengelolaan Baznas ini diharapkan bisa lebih baik lagi karena potensi zakat di Pangandaran luar biasa. Untuk optimalisasi zakat di bidang perhotelan, rumah makan dan lainnya dalam prosesnya dan untuk mempermudah kerja pengurus baznas, selain dilandasi undang-undang yang berlaku, juga nanti perlu ada Peraturan Bupati (perbub) untuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang ada di tiap-tisp kecamatan agar nantinya ada kewenangan untuk mengelola zakat.

Dan juga, lanjut Hendri, perlu kiranya ada upaya bagaimana adanya pemetaan pengelolaan kaitannya dengan nelayan sehingga mereka menjadi muzakki.
“Semua bisa bekerja sama dengan Baznas dalam proses mengembangkan potensi zakat ini, bahkan Kemenag sendiri harus  bisa meberikan contoh menjadi muzakki yang aktif. "imbuhnya.

sementara Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya, menyampaikan, acara Rakerda ini sederhana tetapi luar biasa. Dan menurut Jeje, pada setiap kesempatan ia pun  selalu mengatakan baznas ini harus menjadi skala prioritas dan menjadi pokus bersama.

“Masyarakat harus diberikan pemahaman apa itu zakal mal, karena selama masyarakat seolah-olah zakat itu hanya zakat fitrah saja. “kata bupati.

Kehadiran pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan pada prosesnya terkadang hanya terpaku pada program yang sipatnya sementara, sementara esensinya kurang diperhatikan.

Jeje menambahkan, pemerintah wajib mengurangi kemiskinan, sektor pendidikan, kesehatan. 

Menurut Jeje, 7 % masyarakat Kabupaten Pangandaran masih ada pada garis miskin, dan pemerintah pun sekarang  tengah memperioritaskan APBD ke sana.

Sementara untuk urusan kesehatan, lanjut Jeje, pemerintah sudah mengeluarkan KIS dan kartu waluya, sehingga diharapkan Baznas tidak masuk ke wilayah ini karena porsi tersebut sudah ditangani pemerintah.

“Termasuk urusan bedah rumah membantu rumah yang sudah tidak layak guna, kami ingin Baznas masuk memprioritaskan usaha produktif. “ (HARIS F)