Menurut Dandim 0613/Ciamis, Letkol Arm Reza Nur Patria, koordinasi dan komunikasi sudah menjadi keharusan walau pun tidak mudah direalisasikannya.
“Kita perlu saling bahu membahu dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat secara bersama sama, dan apa pun alasannya kita tidak boleh main hakim sendiri, perlu koordinasi."ungkap Reza.
Sementara Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, dalam sambutannya menyampaikan, akhir-akhir ini pihak kepolisian seringkali menjadi sasaran teror dari para teroris, mungkin karena polri merupakan lembaga yang paling depan mengantisipasi terorisme.
“Di wilayah Pangandaran, personil keamanan baik TNI/Polri serta seluruh elemen masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terutama yang terkait masalah terorisme ini. “kata bupati.
Bupati juga berharap, peran ulama dalam memberikan dakwahnya pada umat agar bisa memberikan rasa damai yang akan menyentuh semua pihak.
Keberadaan FPI di Pangandaran, menurut Jeje, selama ini cukup baik, karena ia juga tahu ciri-ciri radikalisme dan terorisme. Antara lain, dalam kegiatan eksklusifnya mudah mengkafirkan orang yang tidak sejalan dengan mereka.
“Kami tidak melarang FPI ada di Pangandaran, karena ini dilindungi undang undang, tapi kami tidak setuju dengan maraknya peredaran minuman keras, karenanya dibutuhkan aturan yang disesuaikan dengan kultur Pangandaran.” imbuh Jeje.
Jeje menambahkan, mulai sekarang para kepala desa harus mengaktifkan kembali fungsi roda serta selalu menyiapkan buku tamu agar bila ada orang asing yang berkunjung ke wilayah masing-masing bisa diketahui sejak awal.
“Kami ingin Pangandaran tetap bisa menjaga kondusifitas terlebih sekarang di saat bulan ramadhan, sehingga umat pun bisa tenang dalam menjalankan ibadahnya. “pungkasnya.
(HARIS F)
