Dengan ditemani Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, Heryawan langsung melihat kondisi rumah warga dan mesjid di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran yang menjadi korban guncangan gempa berkekuatan 6,9 SR yang berpusat di Tasikmalaya, Jabar, terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 23.47 WIB jumat lalu.(15/12)
Di depan sebuah mesjid, kepada sejumlah awak media Heryawan menyampaikan bela sungkawanya untuk seluruh korban terdampak di Pangandaran.
Sekarang masarakat, pemerintah, Polri dan TNI sigap untuk melakukan mitigasi penanggulangan bencana secara bersama-sama. Dan masyarakat terdampak pun kini sudah tertangani, begitu juga yang trauma tsunami sudah kembali ke rumah masing-masing.
“Tinggal ada sejumlah rumah yang rusak berat, sedang dan ringan. “kata Heryawan.(20/12)
Untuk yang rusak berat, jangan dihuni lagi dan sementara mungkin bisa tinggal di tempat saudara atau nanti dikordinasikan dengan pemda Pangandaran penangannya seperti apa.
“Insaalloh nantinya ada rehab rekon dari pemerintah, semua itu sedang kita bicarakan. "Terangnya.
Disoal bagaimana penangannya, gubernur jabar menjelaskan, tentunya semua bertanggungjawab, baik dari kabupaten, propinsi dan pemerintahan pusat cq PNPB, dan tentunya ini akan menjadi bahsan bersama.
Lebih jauh Heryawan mengatakan, semua pihak harus bisa menyadarkan masyarakat bahwa masyarakat hidup berada di daerah yang rawan bencana. Kabupaten Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, semuanya masuk dalam kawasan rawan bencana.
“Oleh karena itu, semua pihak harus sadar kita ada di kawasan rawan bencana sehingga segala langkah-lamglah kehidupan harus menyesuaikan, khusunya yang terkait dengan pembangunan. “katanya lagi.
Heryawan juga mengatakan, setelah melihat kondisi bangunan rumah yang roboh, ternyata rata-rata kondisi bangunannya tidak memenuhi standar.
Tugas pemerintah harus memberikan bimbinganterhadap masyarakat agar bila akan membangun, kordinasi dengan pemerintah yang menangani pembangunan, karena sekarang semuanya terbuka.
“Dan tentunya pemerintah pun harus rajin turun ke lapangan dalam memberikan bimbingan sehingga bangunan-bangunan itu nanti bisa standar, sesederhana apa pun. “imbuhnya.
Masih di tempat yang sama, Kepala Dinas PKPBD Pangandara, H. Nana Ruhena mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum mempunyai alat penghitung jumlah kerugian akibat bencana secara angka. Tapi, lanjutnya, kerugian terdampak baru bisa dihitung secara fisik bangunan saja.
"Untuk sementara ini kami hanya bisa menghitung berapa jumlah bangunan rusak berat, sedang dan ringan saja. "ungkapnya. (Anton AS)
