Menurut nelayan yang diterima komisi II, sebenarnya keluhan ini sebelumnya sudah disampaikan ke pihak syahbandar, namun kurang mendapat respon, maka nelayan pun berinisiatif menggelar auden ke DPRD.
“Seharusnya syahbandar bisa menjadi mitra nelayan. “ungkap salah seorang peserta audens.
Masih kata salah seorang peserta audens, pihaknya berharap jeritan dan teriakan nelayan bisa disampaikan ke pihak yang berkompeten agar pemasangan tiang pancang pelabuhan di Bojongsalawe dihentikan, karena sudah mengakibatkan kecelakaan bagi nelayan yang melaut.
“Ini dialami sendiri oleh ketua RN, Dudung. “ungkapnya lagi.
Para peserta pun sepakat meminta agar Dinas Kelautan Pangandaran bisa segera menyelesaikan persoalan ini, karena dikhawatirkan akan ada lagi korban-korban lainnya.
Menanggapi keluhan tersebut, komisi II pun berjanji akan segera membantu untuk segera memecahkan persoalan ini serta menyampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk segera dicari penyelesaiannya.
Sementara menurut kepala Syahbandar Pangandaran, Fachrudin, pembangunan pelabuhan di Bojongsalawe yang menelan anggaran sebesar Rp 28, 27 milyar ini memang baru tahap pemasangan tiang pancang.
Menurut Fachrudin, sebenarnya pihaknya sudah menyampaikan hal ini serta kordinasi dengan pusat.
“Waktu hari minggu diberi tahu ada kecelakaan nelayan, keesokan harinya saya pun langsung melaporkan hal ini ke pusat. “terang Fachrudin.
Laporan yang ia terima langsung dari RN, menurut Fahrudin, akan terus dikaji serta dilakukan pendalaman untuk bahan laporan selanjutnya ke pusat.
“Dan kami pun siap memberi bantuan kepada nelayan yang mendapat musibah karena tiang pancang pelabuhan tersebut, walau tidak maksimal. “ungkap Fachrudin. (Toni T)
