Demikian dikatakan Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari saat ditemui di ruang kerjanya. “Pengusaha hotel dan restoran belum bisa merasakan manfaat pajak, dari kita untuk kita. “Ungkap Adang. (7/9).
Disanyalir, kurang sehatnya persaingan tarif yang membuat pembayaran pajak dimasukan (include) pada struk pembayaran membuat harga sewa kamar hotel atau makanan di restoran bisa fluktuatif. “Saat sepi pengunjung, tarip hotel bisa anjlok hingga 50 %. “Terang Adang.
Kurangnya kesadaran pengusaha hotel dan restoran, menurut Adang, bisa saja karena mereka belum bisa maksimal merasakan efek dari pembayaran pajak tersebut. Jadi kalau pajak dimasukan pada bill pembayaran, maka kesannya tarif hotel dan restoran jadi mahal. “Padahal sebenarnya pajak tersebut dibayar konsumen. “Kata Adang.
Disoal peran Pemerintah Daerah dalam hal ini, Adang mengatakan, pemerintah harus berbuat sesuatu dulu untuk pengembangan pariwisata. Kalau nanti pemerintah sudah menata kepariwisataan di pangandaran, tak ada lagi alasan para pengusaha hotel dan restoran untuk tidak ikut membantu mengelola pajak yang dihasilkan dari perusahaan mereka. “Intinya, kita harus bisa memberikan yang terbaik di bidang pariwisata yang nantinya akan punya dampak positif bertambahnya pengunjung yang datang ke pangandaran. “katanya lagi.
Disoal tarif hotel dan restoran yang selama ini berjalan di pangandaran, Adang mengungkapkan, adanya persaingan yang kurang sehat diantara pengusaha mengakibatkan harga tersebut cenderung tidak punya standar baku. Adang tidak mengelak, adanya high season dan low season salah satu menyebab tidak menentunya tarif tersebut. “Mereka sering mengatakan, saat tidak ada tamu pun, karyawan dan listrik tetap menjadi beban yang harus dibayar. ”Ungkap Adang lagi. (hiek)
