Demikian dikatalan Tri Iriani, S.Sos, MM dari Insfektorat jendral Kemeterian Dalam Negeri saat melakukan kunjungan ke Desa Kertaharja untuk meninjau langsung terkait dana yang dikucurkan APBN melalui p[rogram desa. "Kedatangan kami kesini ingin melihat hasil terkait pembangunan di desa Kertaharja yang terbilang cepat dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran program Dana Desa, “Kata Tri. (29/7).
Ditambahkan Tri, pihaknya setiap tahun melakukan kegiatan road show untuk memantau sejauh mana realisasi penggunaan anggaran APBN ini diterapkan, karena jika datang langsung ke desa-desa, maka pemerintah pusat tidak akan mengetahui sejauh mana program dana desa tersebut bisa terserap di daerah. “Kami pun jadi tahu apa saja keluhan yang ada di desa-desa seluruh Indonesia. “Kata Tri lagi.
Sementara Kepala Desa Kertaharja, H.Oman Rohman dalam sambutannya mengatakan, ia sangat gembira dan menyambut baik kedatangan team verifikasi dari Irjen Kementrian Dalam Negeri ke desanya. "Kami atas nama Pemerintahah dan warga Desa Kertaharja mengucapkan terima kasih atas kedatangan team dari pemerintah pusat di desa kami yang tentunya momen ini bisa menjadi kebanggaan warga desa. “Kata Oman.
Dalam melaksanakan program Dana Desa, lanjut Oman, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Desa kertaharja selalu dilaksanakan tepat waktu dan optimalisasi anggaran. “Dengan kata lain kami bisa melakukan penyerapan anggaran semaksimal mungkin dengan sungguh-sungguh dan tentunya dengan tertib administrasi juga tepat sasaran pembangunan yang telah kami laksanakan. “Sambung Oman.
Lebih jauh Oman mengatakan, sebenarnya Desa Kertaharja melakukan pembangunan berbekal semangat untuk kemajuan desa, sehingga pengerjaan infrastruktur jalan pun terlaksanakan jauh sebelum Dana Desa turun. “Dengan cara berpartner dengan pihak ke tiga dalam pelaksanaannya, sehingga saat Dana Desa tersebut turun, pekerjaan pun sudah selesai. “Selanjutnya kami tinggal membuat SPJ dan siap melaksanakan termin selanjutnya yang harus kami usahakan hingga akhir tahun anggaran desa, “Imbuh Oman.
Di tempat yang sama, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa BP3APK2BPMPD Kabupaten Pangandaran Drs.Subarnas, SH, M.S.E menuturkan, Dana Desa yang dikucurkan pemerintah ini diambil 10% dari APBN untuk.seluruh desa di Indonesia. Sedangkan cara agar pembangunan tidak terlambat diusahakan desa lewat TPK bisa bekerja dengan pihak ke tiga dengan tidak menunggu dana desa turun. “Seperti halnya desa Kertaharja yang melakukan cara tersebut dan semoga ini bisa menjadi contoh untuk desa lainnya. “Kata Subarnas. (AGE).
