Kabag kepegawaian Setda Pangandaran, Drs. Wawan Suryawan, M.Si saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, 455 orang K2 yang terdiri 197 fungsionl guru/kesehatan dan 36 tenaga administrasi, menurut Wawan, pihaknya sampai hari ini (4/10) belum menerima kejelasan nasib seluruh K2 yang ada di Kabupaten Pangandaran.
“Kami belum mendapat info resmi dari kementerian, dan lebih baik K2 sekarang bekerja saja seperti biasa sambil menunggu kalau-kalau ada informasi baru dari kementerian. “Kata Wawan.(4/10).
Wawan menambahkan, jika selama ini K2 diminta untuk memfalidasi dokumen dari kepegawaian, itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Badan Kepegewaian Pangandaran setiap semester. “Sebenarnya sih itu hanya untuk PNS saja, tapi karena di sana ada tenaga K2 juga, maka sekalian saja didata untuk keperluan data kami. “terang Wawan.
Disoal adanya wacana tenaga K2 akan dijadikan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K), Wawan menjelaskan, memang wacana itu sempat beredar, tapi secara resmi pemerintah pusat belum memberikan kejelasan dan aturannya.
“Selain aturan yang belum ada, aturan yang mengatur P3K sendiri juga belum ada, “terangnya lagi.
Dikatakan Wawan, sekarang semua kewenangan pengangkatan PNS ada di pusat melalui test CPNS dengan sistim Computer Assisted Test (CAT) yang bisa cepat, transparan serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).
“Sehingga nantinya, dari hasil tes tersebut bisa menghasilkan aparatur sipil negara yang professional dan bermartabat. “imbuhnya. (hiek)
