Hal tersebut dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata sebagai langkah untuk menata pangandaran sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) agar bisa cepat sejajar dengan daerah lainnya. “Kita konsen dulu pada empat kebijakan tersebut. “Kata Jeje saat ditemui awak media usai pertemuannya dengan rektor UNPAD di hotel Menara Laut beberapa minggu lalu.
Untuk pembangunan infrastruktur, menurut Jeje, ia ingin melihat jalan-jalan hingga ke pelosok desa bagus, sehingga mobilitas sosial dan ekonomi masarakat pedesaan pun bisa lancar dan bisa ditempuh dalam waktu yang tidak lama. “Para petani yang akan menjual hasil panennya bisa lebih lancar dengan waktu tempuh pun semakin pendek, begitu juga sebaliknya dengan kebutuhan petani seperti pupuk dan lainnya bisa cepat sampai. “Kata Jeje lagi.
Ditambahkan Jeje, wajar jika selama ini masarakat yang ada di pedesaan selalu mengeluhkan tentang sarana transportasi menuju desanya, karena jalan-jalan tersebut memang sudah layak mendapat perbaikan. “Makanya, sekarang urusan infrastruktur menjadi salah satu kebijakan strategis kami. “Tambah Jeje.
Begitu juga masalah pendidikan, menurut Jeje, rakyat harus mendapat pendidikan minimal untuk wajib belajar (wajar) 12 tahun, sekarang tidak ada alasan lagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya. “Pendidikan betul-betul harus menjadi sebuah kebutuhan hidup masarakat Kabupaten Pangandaran. “Tegas Jeje.
Pemkab Pangandaran, lanjut Jeje, akan terus berusaha memberikan fasilitas pada pendidikan. “Apalagi untuk anak yang punya prestasi bagus dalam pendidikan, pemkab akan mengusahakan beasiswa untuk jenjang ke pendidikan berikutnya. “Ungkap Jeje.
Karena untuk urusan pendidikan, masih kata Jeje, pemkab terus mengadakan komunikas dan kerja sama dengan berbagai akademisi. “Dan Alhamdulillah, tahun ini UNPAD akan membuka kampusnya di pangandaran. “ Kata Jeje lagi.
Masalah kesehatan merupakan salah satu target kebijakannya, karena menurut Jeje, program kesehatan gratis harus bisa sampai ke seluruh rakyat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. “Kesehatan merupakan salah satu asset hidup yang harus dijaga. “Ungkapnya.
Untuk optimalisasi pelayanan kesehatan rakyat, pemda pun kini sedang membangun puskusmas-puskesmas yang yang lebih representatif. Dengan meningkatkan kondisi puskusmas tersebut diharapkan masarakat yang ada di pedesaan bisa mendapat pelayanan kesehatan yang nyaman dan tanpa dibebankan biaya. “Tahun depan pemerintah pun berencana membangun RSUD tipe A agar nantinya tidak usah ke rumah sakit yang ada di luar daerah untuk rujukan dari puskesmas-puskesmas. “Sambung Jeje.
Selain tiga kebijakan di atas, pariwisata pun merupakan kebijakan strategis berikutnya yang harus segera dibenahi. Peñata kelolaan dunia pariwisata pangandaran harus menjadi rujukan dari seluruh program pembangunan daerah, serta segera bisa mewujudkan sebagai wisata dunia selaras visi-misi Kabupaten Pangandaran. “Banyak sekali indikator yang harus ditingkatkan untuk menunjang kepariwisataan kita. “Ujar Jeje.
Selain masalah parkir yang masih belum tertata, kebersihan pantai pun menjadi sorotan Jeje saat evaluasi pasca libur Idul Fitri beberapa waktu lalu. “Kalau menurunnya jumlah pengunjung libur lebaran kemarin karena ada faktor lain, tapi masalah parkir dan kebersihan memang harus segera tangani sunguh-sungguh kalau mau pariwisata kita tetap menjadi tujuan utama wisatawan. “Ungkap Jeje.
Menurut Jeje, kenyamanan pengunjung saat berekreasi harus menjadi perioritas sektor pariwisata. Dengan penataan pantai yang nyaman dan bersih, masarakatnya yang ramah serta dukungan dari seluruh stakeholder kepariwisataan lainnya. “Kalau sekarang kasihan pengunjung, mau ke pasar ikan bayar parkir, ke tempat oleh-oleh bayar parkir, ke tempat renang bayar parkir lagi. “Imbuh Jeje.
Selain itu, pengelolaan destinasi wisata lainnya seperti Pantai Mandasari, Keusik luhur, Karang Tirta dan obyek lainnya. “Selain itu kita juga punya wista gua santirah, sinjanglawang dan masih banyak lagi yang tersebar di seluruh kecamatan. “Pungkas Jeje. (hiek)
