FPDS yang diwakili delapan orang ini diterima oleh petugas BPN tanpa dihadiri kepala kantor perwakilan karena menurut keterangan sedang tidak ada di kantor ada keperluan dinas.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua FPDS, Jumono merasa kecewa pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang terkesan lambat dalam penanganan harim laut yang terjadi di pantai karangtirta. “pemkab Pengandaran seakan memandang sebelah mata, padahal persolan harim laut merupakan persoalan urgen dan menjadi isyu nasional yang harus mendapat perhatian dari semua, termasuk pemerintah. :”Ungkap Jumono.(26/5).
Menurut Jumono, warga masarakat sudah dua bulan menunggu bukti konktrit yang pernah dibicarakan lewat audens dengan DPRD Kabupaten Pangandaran, karena sampai hari ini (26/5), belum terlihat pegawai dari BPN yang melihat ke lapangan langsung melakukan pengukuran atau meninjau tanah harim yang bermasalah. “Hanya ada petugas dari satpol PP yang pernah datang ke lokasi tersebut, “Kata Jumono.
Dikatakan Jumono, masih ingat pada waktu berlangsungnya audens.di kantor DPRD yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Iwan M. Ridwan, S.,Pd M.Pd bulan maret yang lalu, Nampak hadir waktu itu dari BPLH, Dinas Kelautan, BPPTPM dan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), “Tapi entah kenapa sampai sekarang masih belum ada tindakan nyata pemerintah untuk menindak lanjuti audens tersebut. “Imbuh Jumono.
Salah seorang petugas BPN dalam keterangannya mengatakan, pihaknya akan memberikan surat ini kepada kepala BPN dan langsung akan dilakukan pengkajian surat yang dilayangkan FPDS tersebut. “Mudah-mudahan secepatnya bisa ditindaklanjuti dengan segera. “Ujarnya. (AGE)
